JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan salah satu komponen pertahanan negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat. Untuk menjamin pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut, TNI diwajibkan untuk menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan lalu lintas.
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), disebutkan bahwa petugas yang berwenang untuk melakukan penilangan terhadap pelanggar lalu lintas adalah petugas kepolisian. Namun, apakah hal ini juga berlaku bagi anggota TNI yang melanggar lalu lintas?
Secara hukum, polisi tidak memiliki wewenang untuk menilang anggota TNI. Hal ini karena anggota TNI tidak dikategorikan sebagai warga sipil, melainkan sebagai aparat negara yang memiliki hukum dan peraturannya sendiri.
Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disebutkan bahwa anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran lalu lintas, dapat dijatuhi hukuman disiplin militer. Hukuman disiplin militer ini merupakan kewenangan dari Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum).
Oleh karena itu, jika ada anggota TNI yang melanggar lalu lintas, maka yang berwenang untuk menindaknya adalah Polisi Militer (PM). PM merupakan satuan di lingkungan TNI yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan TNI.
Pada praktiknya, operasi gabungan antara Polisi Militer, Provos Polri, dan polisi lalu lintas sering dilakukan untuk menjaring pelanggar lalu lintas, termasuk anggota TNI. Dalam operasi gabungan ini, Polisi Militer memiliki kewenangan untuk melakukan penilangan terhadap anggota TNI yang melanggar lalu lintas.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
