JAKARTA - Tekanan eksternal dan rencana pemerintah menaikkkan harga BBM bersubsidi menjadi tantangan bagi dunia usaha.
Pelaku usaha akan berhadapan dengan sejumlah tantangan seperti menurunnya daya beli masyarakat, biaya modal yang meningkat dan tuntutan naiknya upah buruh akibat meningkatnya harga dari komponen hidup layak.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Apabila hal ini terjadi maka dunia usaha akan menghadapi dua tekanan sekaligus yaitu dari sisi permintaan pasar (demand-side) dan meningkatnya biaya produksi," papar Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah dilansir dari laman Setkab, Senin (29/9/2014).
Sejauh ini, lanjut Firmanzah, tantangan dalam dunia usaha di Indonesia terkompensasi dengan besarnya pasar domestik sehingga mereka masih menikmati margin yang memadai untuk menutup biaya produksi.
Namun ketika pelemahan daya beli masyarakat terjadi sementara komponen biaya produksi juga meningkat, menurut Firmanzah, hal ini membutuhkan langkah-langkah antisipasi dari para pengambil kebijakan untuk memberikan stimulus pada dunia usaha nasional.
Menurut dia, kompleks dan dinamisnya tantangan ekonomi Indonesia sepanjang 2015 membutuhkan perencanaan dan penghitungan yang cermat serta komprehensif untuk antisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi.
Sektor-sektor strategis seperti UMKM, pangan, energi, system keuangan, transportasi dan logistik, lanjut Firmanzah, membutuhkan perhatian khusus untuk menghadapi spiral perekonomian nasional 2015.
Dia juga menyebutkan, tidak kalah pentingnya bauran kebijakan baik di sektor moneter, fiskal dan sektor riil perlu segera dirumuskan bersama baik oleh BI, pemerintah, LPS dan OJK. “Koordinasi yang baik seperti yang kita tunjukkan di masa lalu sangatlah diperlukan agar fundamental perekonomian nasional dapat terus dijaga dan semakin ditingkatkan,” paparnya.
Firmanzah mengingatkan, masing-masing pilihan kebijakan yang akan ditempuh baik dari sisi moneter, fiskal maupun sector riil pasti akan berpengaruh dan terkait satu dengan yang lain. Karena itulah, menurut Firmanzah, perlu untuk segera dikomunikasikan dan dikoordinasikan oleh otoritas pengambil kebijakan di dalam negeri agar kebijakan ekonomi menjadi lebih komprehensif, terukur dan tepat sasaran.
(rzy)
