Share

Sering Jebol, DPR Kunci Kuota BBM Subsidi

Dani Jumadil Akhir , Okezone · Senin 29 September 2014 11:14 WIB
https: img.okezone.com content 2014 09 29 19 1045697 pPuQgrz3wE.jpg Sering Jebol, DPR Kunci Kuota BBM Subsidi (Ilustrasi: Okezone)
A A A

JAKARTA - Dalam draf Rancangan Undang-Undang APBN 2015 disebutkan bahwa kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sebesar 46 juta kiloliter (kl) tidak dikunci. Namun sebelumnya, dalam APBN-Perubahan 2014 kuota BBM subsidi dikunci.

Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit, membeberkan alasan DPR mengunci kuota BBM subsidi. Menurutnya, hal ini dilakukan karena melihat pengalaman di beberapa tahun terakhir seperti di tahun 2013. Pasalnya jika tidak dikunci, kuota BBM subsidi pasti selalu berlebihan.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

"Luar biasa. Sebetulnya di 2014 ketika kita kunci, pemerintah itu berupaya ada upaya yang serius. Kalau saja di internal pemerintah tidak ribut lagi itu bagus sekali, pasti tidak akan terlampaui," ucap Ahmadi di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2014).

Ahmadi menambahkan, setelah menerima laporan dari pemerintah dan PT Pertamina (Persero) selaku badan penyalur, BBM subsidi akan habis sebelum akhir tahun 2014. Dengan pertimbangan tersebut, dalam draft RUU APBN 2015, kuota BBM subsidi tidak dikunci atau fleksibel.

"Tapi kan kata Pertamina 15 hari terakhir mungkin akan kosong. Itu tidak kosong kalau seandainya ada penataan. Kalau persoalan antrean dan sebagainya, kita sudah temukan penyeludupan dan penyalahgunaan BBM yang luar biasa, nah itu harus diberi kesempatan menata, dipaksa untuk menata tapi kalau dibebaskan begitu dia enggak akan menata kita sudah pengalaman sedemikian lama," paparnya.

Menurutnya, untuk itu kuota BBM subsidi 2015 dilonggarkan karena memang masih bersifat baseline. Ahmadi menyerahkan kepada pemerintahan baru yang akan datang untuk mengambil sikap apakah akan mengambil kebijakan baru atau bagaimana.

"Kita beri kesempatan pemerintah yang akan datang memperbaikinya APBN-P apakah itu dikembalikan kepada kita pengetatannya atau memang. Karena memang baseline jadi dilonggarkanlah sedikit semuanya dilonggarkan. Dan memberi kesempatan pemerintah yang akan datang lebih leluasa mengakomodir visi dan misi mereka," imbuhnya.

Lanjut Ahmadi menjelaskan, jika pemerintahan baru mengambil kebijakan, nantinya itu akan dibicarakan dengan DPR. Namun kalau misalnya mau naikkan harga BBM, kuota BBM subsidi tidak akan terlampaui.

 

"Saya begitu yakin antara kebutuhan dan penyelundupan itu kebutuhan yang berlebih karena ada juga penyeludupan marak," pungkasnya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini