JAKARTA - Pengamat Kepolisian, Bambang Widodo Umar, menyatakan perlu adanya langkah antisipatif untuk menghindari terjadinya bentrokan TNI-Polri yang berkepanjangan. Ia mengusulkan agar Polri sebaiknya berada di bawah Kementerian sama halnya dengan TNI.
"Dengan kondisi saat ini Polri itu merasa lebih tinggi, dan ini memicu kecemburuan dari TNI," katanya saat berbincang dengan Okezone, Senin (22/9/2014).
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Bambang menambahkan, kalau TNI dan Polri disatukan kembali seperti jaman dulu, itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Justru Polri dikhawatirkan malah kembali akan bertindak layaknya militer.
Jika di bawah Kementerian, misalnya Kementerian Keamanan Dalam Negeri sebagaimana diusulkan oleh mantan Kasad Letjen (purn) Agus Wijodjo itu bisa lebih baik untuk mengatasi persoalan ini.
"Antara Kemenhan dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri kan merupakan dinas kerja yang bisa berkordinasi secara sistemik, tidak seperti sekarang polisi merasa lebih tinggi karena dia langsung berada di bawah presiden," tukasnya.
Seperti diketahui, bentrok TNI dengan anggota Brimob kembali terjadi di Batam, Kepulauan Riau. Empat anggota Batalyon Yonif 134 Tuah Sakti menjadi korban tembak dalam insiden tersebut.
Kejadian diduga bermula dari penggrebekan lokasi penimbunan solar. TNI-Polri saat ini masih mendalami insiden tersebut.
(hol)
