JAKARTA - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Zarkasih Nur, mengatakan partainya tidak akan merapat ke koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Pasalnya, PPP sebagaimana hasil Rapimnas menempatkan partai dalam posisi independent.
"Setahu saya dari yang hadir pertemuan kemarin Rapimnas, garis kita darimanapun mendukung kebijakan yang pro rakyat, dan kita menempatkan partai yang independen," ujarnya kepada Okezone, Senin (22/9/2014).
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Zarkasih menuturkan, sebaliknya jika kebijakan yang tidak pro rakyat maka akan ditentang, dan PPP tidak ada di koalisi partai pendukung Jokowi. Begitu juga dengan Koalisi Merah Putih (KMP), saat ada kebijakan yang didorong KMP tidak pro rakyat tentu PPP juga akan menolaknya.
"Istilahnya kami itu partai Amar Ma'ruf nahi munkar," tegasnya.
Mengenai kabar kursi menteri yang kabarnya disebut-sebut disodorkan ke PPP, Zarkasih menepisnya. Kata dia, kalau PPP mengharapkan kursi Menteri sama saja partainya tidak ikhlas bekerja untuk kepentingan rakyat.
"Jadinya enggak ikhlas dong, jadi nyari posisi. Kita usung kalau program Jokowi yang pro rakyat, jadi semangatnya hanya itu. Enggak ada kita enggak minta (menteri). Kalau programnya tidak bagus ya kita tolak," pungkas politisi senior PPP ini.
Diketahui, PPP disebut PDIP sebagai salah satu partai yang tergabung di Koalisi Merah Putih akan merapat ke koalisi partai pendukung Jokowi. Konflik internal dan kehadiran elit PPP dalam Rakernas IV PDIP di Semarang dianggap sebagai proses merapatnya partai ini.
(hol)
