Share

Jokowi Harus Tahu Umat Islam Tolak Penghapusan Kemenag

Mohammad Saifulloh , Okezone · Kamis 18 September 2014 06:58 WIB
https: img.okezone.com content 2014 09 18 339 1040749 WwQrtix4qQ.jpg Jokowi dan JK saat mengumumkan komposisi kabinet 2014-2019 di Kantor Tim Transisi, Senin (15/9/2014) (foto: Antara)
A A A

JAKARTA- Wacana peniadaan Kementerian Agama di kabinet Jokowi-JK mengindikasikan upaya kelompok sekuler memecah belah umat beragama di Indonesia. Tidak ada pilihan lain kecuali harus melawan.

 

“Saya berpendapat, umat Islam harus melawan. Caranya buat ramai wacana penghapusan Kementerian Agama ini,” ujar Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Korps Muballigh Jakarta (KMJ) Edy Mulyadi, Kamis (18/9/2014).

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

 

Alasan meramaikan isu ini, sebut Edy,  supaya  Jokowi-JK tahu bahwa di luar soal ini ramai dibincangkan. Kalau memang ternyata benar, supaya Jokowi-JK tahu adanya penolakan sangat keras dari umat Islam. Dengan begitu, diharapkan mereka akan membatalkan rencana yang sama sekali tidak bijak tersebut.

 

Kemenag, menurutnya, punya sejarah panjang sebagai upaya Soekarno ‘menyenangkan’ umat Islam, setelah setuju penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Ini semacam jalan tengah, dari kelompok sekuler yang menghendaki dipisahkannya urusan agama dan negara di satu sisi, dan keinginan umat Islam agar memasukkan Islam ke dalam negara.

 

“Jika rencana Jokowi-JK menghapuskan Kemenag, tidak bisa tidak, kebijakan itu menjadi wujud kemenangan kelompok sekuler. Ini berdampak negara tidak boleh lagi campur tangan terhadap urusan agama karena urusan agama jadi urusan pribadi,” paparnya.

 

Dampak dari dihapuskannya Kemenag, dinilainya, cukup serius. Akan terjadi kebingungan dan keresahan umat. Misalnya, akan ditutupnya Kantor Urusan Agama (KUA). Dampak yang tidak kalah seriusnya adalah, Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang pendirian rumah ibadah menjadi gugur.

 

“Waktu kampanye Pilpres, ada kelompok yang memberi dukungan kepada Jokowi-JK dengan deal, mereka akan mencabut SKB 3 menteri itu. Begitu JW-JK terpilih, yang pertama mereka lakukan adalah menagih presiden terpilih untuk memenuhi janjinya mencabut SKB 3 menteri,” ungkap Edy.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini