JAKARTA - Mahfud MD mengaku mendukung pemilihan kepala daerah (Pilkada) dikembalikan ke DPRD. Menurut dia, pilkada yang dikembalikan oleh rakyat tentu akan banyak politik uang.
"Banyak mudorotnya pertama tadi uang. Oleh sebab itu memang pilkada langsung memang sangat boros," ujar Mahfud di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta, Rabu (17/9/2014).
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Dia menambahkan, Pilkada langsung merusak birokrasi dari Mahkamah Konstitusional (MK) sendiri. Sebab, pada saat dirinya menjabat sebagai Ketua MK, banyak aduan yang merasa dirugikan oleh calon-calon tertentu yang mengalami kekalahan pada Pilkada tersebut.
"Karena ada yang tidak dukung seorang calon diancam dan dukung yang menang malah dicopot jabatannya dan akhirnya mengadu ke MK. Nah, itu yang merusak birokrasi," jelasnya.
Mahfud mengaku, Pilkada langsung juga membuat banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap menangkap kepala daerah saat menyalahgunakan wewenangnya.
Hal itu terjadi, lanjut Mahfud, lantaran ongkos Pilkada langsung sangat mahal dan terlebih ingin merebut hati rakyat dengan cara mengeluarkan modal yang tidak sedikit. Itu lah yang disebut politik uang kepada rakyat.
"Menurut saya kalau memang harus Pilkada langsung, memang semua terjadi korupsi, karena terjadi penyuapan terjadi penggunaan anggaran negara," tuntasnya.(fid)
(ahm)
