DEPOK - RUU Pilkada masih menuai pro dan kontra karena jika disahkan maka pemilihan kepala daerah akan dilakukan DPRD. Partai Golkar mengklaim solid mengawal perjalanan RUU Pilkada hingga disahkan.
"Kita Fraksi Partai Golkar dan DPD Partai Golkar Depok akan mengawal," kata Ketua DPD Partai Golkar Depok, Babai di Kantor PWI Depok, Jalan Melati, Depok, Senin (15/09/2014).
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Babai menegaskan bahwa tak menjamin bagi kepala daerah yang terpilih dari Pilkada langsung, murni berpikir untuk kedaulatan rakyat. Akan tetapi mereka justru berpikir bagaimana mengembalikan seluruh utang kepada pemilik modal.
"Siapa bilang kedaulatan kepala daerah yang terpilih secara langsung berpikir untuk masyarakat? Salah itu. Setelah terpilih kedaulatan untuk yang modalin. Berpikir modal dari pihak-pihak tertentu," tegasnya.
Babai membantah pernyatan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyatakan bahwa kepala daerah bertanggung jawab langsung menyampaikannya kepada publik. Akan tetapi, tetap saja laporan pertanggungjawaban dan laporan anggaran disampaikan kepada DPRD Provinsi.
"Kenapa fraksi Golkar setuju Pilkada oleh DPRD. Ketika menyelesaikan masa tugas buat pimpinan daerah menyiapkan dua laporan yakni anggaran dan pertanggungjawaban. Kepada kita disampaikan, ke DPRD Provinsi kok," ungkapnya.
"Wong banjir Jakarta saja enggak selesai - selesai kok. Harusnya Ahok laporkan ke rakyat dong, biar dicopot," tambhnya.
(trk)
