JAKARTA - Pemerintahan mendatang berjanji akan membuat satgas pemberantas mafia migas. Diharapkan, satgas tersebut dapat bekerja dengan baik dalam memerangi para mafia migas.
Pengamat Politik Energi, Hendrajit, mengatakan satgas anti mafia tersebut secara skematik perlu dipertanyakan dulu. Dia mempertanyakan, apakah satgas ini sekedar pemberantasan mafia atau skema melawan mafia.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Karena ini sangat beda sekali, jangan ini hanya mengganti aktor lama menjadi aktor baru, ini perlu dibedah lebih jauh dari skema Jokowi Jk mengenai satgas ini," ujarnya saat ditemui diskusi publik di Jakarta, Minggu (14/9/2014).
Dia menilai hal ini belum lazim dilakukan, pasalnya masa jabatan pemerintahan Jokowi belum berjalan tetapi sudah mewacanakan itu. Selain itu, dia menilai kejanggalan semakin menguat apalagi setelah postur kabinet dibentuk.
"Waktu Jokowi melontarkan postur kabinetnya, tidak ada kontras yang jelas, padahal substansi geopolitiknya yang ini semua pencaplokan sumber daya alam, ini adalah skema dari sana," katanya,
Oleh karena itu, dia melihat tim kabinet Jokowi justru merangkul orang-orang yang berhubungan dengan migas tersebut. "Lihat dari company-companynya, jadi Chevron dan lainnya itu ada orang-orang yang khusus mengader. Nah kaderisasi ini tidak hanya di level menteri, jadi kita tidak boleh kaget bila terjadi seperti ini," tuturnya.
"Ada nama Darwin Silalahi, kalau enggak salah dia CEO Shell, itu katanya calon Menteri ESDN. Makanya jadi ada itu ditempatkan di pemerintahan, jadi bolehlah kita mengkritik Jokowi-Jk yang belum-belum sudah seperti itu" tutupnya.
(mrt)
