DEPOK - Partai Gerindra mengeluarkan pernyatan keras menanggapi mundurnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok mundur lantaran tak sepaham dengan revisi UU Pilkada.
Ketua Bidang Sosial DPP Partai Gerindra, Yeti Wulandari, menegaskan partai politik dalam sistem demokrasi memiliki karakter dan kekhususan sendiri dalam pola merumuskan formula sikap dan kebijakan. Hal itu, lanjutnya, harus dihormati oleh para kader.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Serta dimanifestasikan sebagai kepatuhan oleh tiap kader partai di dalamnya," tegas Wakil Ketua DPRD Depok ini, Sabtu (13/09/2014).
Menyinggung soal ketidaksepahaman mengenai Ahok dengan Gerindra soal RUU Pilkada, Yeti menyesalkan hal tersebut. Yeti menilai, apa yang telah ditunjukkan Ahok merupakan bentuk pendurhakaan terhadap Partai.
"Ahok menunjukkan ketidakdewasaan seorang kader partai dalam menyikapi dinamika dialektika yang terjadi," tukasnya.
Yeti menegaskan, dalam sejarah demokrasi seluruh masyarakat akan selalu mengingat, bahwa Ahok dibesarkan oleh Gerindra. "Ahok dilahirkan sebagai Wakil Gubernur DKI dari rahim Partai Gerindra, dan Ahok sudah durhaka," tandasnya.
(teb)
