Share

BI-Pemerintah Buat Gerakan Nasional Non-Tunai

Kurniasih Miftakhul Jannah , Okezone · Kamis 14 Agustus 2014 16:39 WIB
https: img.okezone.com content 2014 08 14 457 1024564 nbvjhjFVkH.jpg BI-Pemerintah Buat Gerakan Nasional Non-Tunai (Ilustrasi: Reuters)
A A A

JAKARTA - Untuk mendukung Gerakan Nasional Non-Tunai yang dicanangkan oleh Bank Indonesia (BI). Hari ini dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BI dan Pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Chairul Tandjung, Wakil Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok).

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Mangga Dua Mall, Jakarta yang merepresentasikan pusat transaksi keuangan. Pencanangan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis dan juga lembaga-lembaga pemerintah untuk menggunakan sarana pembayaran non-tunai dalam melakukan transaksi keuangan, yang tentunya mudah, aman dan efisien.

Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

‪“GNNT ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non-tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non-tunai (Less Cash Society/LCS) khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya," Ungkap Agus, Kamis (14/8/2014).

Dia mengatakan, gerakan ini diadakan sebagai bentuk komitmen atas perluasan penggunaan instrumen non-tunai. "Kami akan menjadikan GNNT sebagai gerakan tahunan yang didukung dengan berbagai kegiatan untuk mendorong meningkatkan pemahaman masyarakat akan penggunaan instrumen non-tunai dalam melakukan transaksi pembayaran,” lanjutnya.

‪Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, penggunaan transaksi pembayaran berbasis elektronik yang dilakukan masyarakat Indonesia relatif masih rendah, sementara dengan kondisi geografi dan jumlah populasi yang cukup besar, masih terdapat potensi yang cukup besar untuk perluasan akses layanan sistem pembayaran di Indonesia.

"Untuk itu, Bank Indonesia bersama perbankan sebagai pemain utama dalam penyediaan layanan sistem pembayaran kepada masyarakat perlu memiliki visi yang sama dan komitmen yang kuat untuk mendorong penggunaan transaksi non-tunai oleh masyarakat dalam mewujudkan LCS," tukasnya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini