JAKARTA - Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) melakukan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai transaksi nontunai (cash) di dalam instansi pemerintahan.
"Karena intinya adalah kita ingin mendorong penggunaan transaksi lebih banyak itu nontunai. Karena itu berkaitan dengan governance dengan accountability, juga sudah banyak. Saya kira beberapa waktu lalu, apakah KPK, apakah itu PPATK, jadi kita sangat men-support," ucap Menteri Keuangan Chatib Basri di kantornya, Jakarta, Selasa (12/8/2014).
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Chatib menambahkan, pasalnya sampai saat ini sisa 10 persen dana anggaran yang masih belum menggunakan transaksi nontunai .
"Mungkin banyak yang tidak tahu kalau 90 persen dari dana anggaran itu sudah non tunai. Jadi tinggal 10 persen yang masih belum," paparnya.
Chatib menjelaskan, 10 persen yang masih belum ini dikarenakan ada beberapa pembayaran yang di daerahnya tidak memiliki bank atau bisa dikatakan daerah remote.
"Misalnya gaji guru yang remote di Maluku, di Papua, di timur sana, Anda mau mengirim pakai bank, tapi banknya tidak ada. Jadi terpaksa harus dikirim dengan tunai. Itu sebabnya, pembayaran gaji," ungkapnya.
Lanjut Chatib mengungkapkan, saat ini yang menjadi isu adalah bukan dari dana APBN ke user, tetapi yang harus dikembangkan ada dua tahap, yakni dari user kepada user yang lain.
"Dia mau enggak pakai. Nah itu tidak sepenuhnya, di tangan pemerintah, karena itu kita kerjasama sama dengan BI. Juga kita berharap ada yang nanti musti ditingkatkan, misalnya belanja bantuan sosial," imbuhnya.
Dirinya pun mencontohkan, nantinya bansos yang disalurkan kepada masyarakat akan bisa melalui rekening.
"Itu sebaiknya nanti, misalnya, saya enggak tahu nanti pemerintah baru, tapi kalau misalnya ada program, BLSM misalnya. Misalnya ada kenaikan BBM, BLSM akan sangat bagus kalau itu di transfernya melalui rekening," imbuhnya.
Chatib menjelaskan, saat ini tengah ada frame work antara Kemenkeu dan BI. Dan dari rencana ini tidak akan ada dana khusus yang disediakan.
"Enggak usah. Sekarang kita kalau yang dari pemerintah, yang belum tunai, kita coba untuk menjadi lebih digunakan nontunai. Jadi misalnya begini, gaji semaksimal mungkin itu menjadi nontunai. Terus uang persediaan, di dalam setiap kantor, itu harus ada yang namanya cash keras, enggak bisa kalau semuanya uangnya di bank. Nanti kamu enggak bisa beli gula, tidak bisa beli teh. Mau beli gula harus ke bank dulu, ini di minimalkan mungkin. Seminimal mungkin supaya cash-nya menjadi kecil kemudian honor," pungkasnya.
(rzk)
