JAKARTA - Pemerintah berencana segera membahas langkah penanggulangan persoalan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih setelah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi Agustus nanti.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengungkapkan, besaran subsidi BBM saat ini sudah terlampau tinggi sehingga mempengaruhi kinerja fiskal perekonomian nasional.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Setelah proses di MK selesai akan dibangun komunikasi yang baik dengan pasangan terpilih," tutur CT ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (28/7/2014).
Dia mengakui, pemerintahan saat ini secara serius akan membangun komunikasi dengan pasangan terpilih nantinya dalam rangka memaparkan segala kebutuhan informasi untuk keberlanjutan pembangunan yang selama ini telah ditempuh. "Pertemuan secara formal itu pasti akan kita lakukan. Karena Pak SBY ingin ini berlangsung lancar dan diserahkan baik-baik," imbuhnya.
Menurut dia, seluruh opsi penanggulangan persoalan subsidi perlu dibuka seluruhnya untuk kemudian dibahas, termasuk kemungkinan langkah pengurangan subsidi sebelum pemerintahan ini lengser.
"Semu opsi kita buka. Bisa jadi (harga BBM) naik di pemerintah baru, bisa jadi pemerintah sekarang, atau akan sebagian di pemerintahan sekarang dan sebagian lagi di pemerintahan baru," pungkasnya.
(mrt)
