JAKARTA - Pemerintahan baru harus melanjutkan reformasi struktural. Kelanjutan reformasi struktural di pemerintahan baru harus meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Jika berbicara mengenai sektor riil di Indonesia, eksekusi akan lebih banyak di pemerintahan daerah. Apakah kita bicara misalnya pembangunan pembangkit listrik ya lokasinya di daerah juga, jadi pasti ada masalah pembebasan tanah di sana," ungkap Deputi Senior Gubernur BI Mirza Adityaswara mengungkapkan, Jumat (25/7/2014).
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Menurutnya, jika ingin meningkatkan produksi pangan harus melibatkan daerah. Mirza mencontohkan, misalnya pertaniannya. Menyangkut irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Lebih lanjut dirinya mengatakan koordinasi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci mengenai reformasi struktural. Koordinasi juga diperlukan pada saat menentukan kebijakan moneter.
"Jadi ini kuncinya adalah tentang reformasi struktural itu. Koordinasi yang erat antara pemerintah daerah dan pusat, dan tentunya di kebijakan moneter. Ya kami ikut men-support supaya stabilitas makro dan moneternya itu bisa menunjang sektor riil," tukas dia.
(rzk)