JAKARTA - Tingginya impor minyak mentah menjadi beban pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pemerintah harus meminimalisir penggunaan bahan bakar fosil tersebut.
Oleh karena itu, pemerintah harus menerapkan kebijakan untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Pilihan lainnya, adalah pemerintah bisa menaikkan harga BBM bersubsidi.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Namun, kenaikan BBM bersubsidi selalu ditentang, karena menjadi momok menakutkan bagi masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah. Pasalnya, kenaikan harga BBM berpengaruh kepada harga-harga kebutuhan pokok lainnya.
Pengamat perminyakan, Kurtubi, mengatakan jika harga murah seperti ini terus dibiarkan, maka Indonesia harus menanggung risiko mengurangi kuota BBM. Masalahnya, harga minyak mentah semakin mahal.
"Ya kalau kuota kita sudah melampaui batas nantinya akan terjadi pengurangan penjualan BBM. Ini justru nantinya akan menimbulkan masalah yang panjang bagi masyarakat. Bisa-bisa akan terjadi antrean panjang di berbagai tempat pengisian BBM," jelasnya saat dihubungi Okezone di Jakarta.
Selain itu, dia menyampaikan rencana pemerintah melakukan substitusi BBM ke BBG masih memerlukan banyak perbaikan, baik infrastruktur maupun pengelolaannya.
"Kalau untuk penggantian BBM ke BBG harus banyak yang diperhatikan, pengelolaan tata migas kita diperbaiki, syarat-syaratnya harus diluruskan, lalu infrastruktur diperbaiki dan juga stasiun BBG nya juga harus diperbanyak," tutupnya.
(mrt)
