JAKARTA - Pemerintahan di Indonesia sebentar lagi memasuki masa transisi kepemimpinan. Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa bulan lagi akan berganti dengan kepemimpinan yang baru melalui pemilihan umum (pemilu) pilpres pada Juli 2014.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo menyebutkan, tantangan BPK pada pemerintah dalam mengawasi keuangan negara terletak pada sistem. Jika sistem tersebut tidak menggunakan sistem online atau e-audit, BPK akan sulit mendeteksi kecurangan pada penggunaan keuangan negara.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Tantangannya itu sepanjang aliran dokumen dan aliran uang itu enggak online kita semua susah," kata dia di Kantornya, Jakarta, Senin (14/4/2014).
Hadi mencontohkan, jika tidak menggunakan sistem berbasis online, untuk mengakses data di setiap wilayah akan menjadi berat. Terutama, bagi wilayah seperti Papua yang jauh dari jangkauan pemerintah pusat, yang tidak mudah dalam melakukan penarikan data.
"Tapi kalau online, sehingga kita bisa memeriksa dari kantor kita, seperti kalian ngetik di sini kirim tayang di sana, tapi kan kalau kita perlu proses," ungkapnya.
Di sisi lain, dia menilai program subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tidak tepat sasaran pun akan menjadi tantangan BPK pada masa pemerintahan yang baru. Dan BPK akan terus menyelesaikannya sesuai dengan pengalaman yang sebelumnya.
"Semuanya masukannya BPK akan siap, sesuai pengalaman dan temuan BPK yang berulang-ulang, lalu tidak tepat sasaran kita lihat," pungkasnya.
(mrt)
