JAKARTA - Dalam sebuah kuliah terbuka pada 1919, ilmuwan asal Jerman Max Weber mengungkap, sebaiknya politisi bukan pencari kerja, tetapi mereka yang sudah mapan secara ekonomi. Dalam kondisi normal, politisi harus mandiri secara ekonomi dari pendapatan politik yang didapatnya.
Menurut Pakar Paleoantropologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Etty Indriati, paparan Weber saat itu masih relevan dengan kondisi politik di Indonesia sekarang. Demikian disampaikan Etty saat membedah buku Pola dan Akar Korupsi di UGM, belum lama ini.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Apabila calon legislator yang ada saat ini terdiri dari para pencari kerja, tidak menutup kemungkinan akan menjadikan posisinya nanti sebagai mata pencaharian. Maka risiko penyalahgunaan wewenang untuk meraih pendapatan finansial untuk diri sendiri semakin besar. Akibatnya, kepentingan umum dikorbankan," ujar Etty, seperti dinukil dari laman UGM, Selasa (8/4/2014).
Etty mengungkap, korupsi anggota parlemen sudah menjadi rahasia umum dan marak terjadi di berbagai negara. Pemimpin dan politisi yang baik, kata Etty, harusnya mempraktikkan "tahta untuk rakyat" dan berupaya mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat dan berapa anggaran yang harus dialokasikan.
"Karenanya suara rakyat tidak dibeli dengan uang namun dengan pengetahuan, empati, kebijakan tepat guna, tepat sasaran serta ketegasan dalam bertindak," imbuhnya.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik dan Pemerintahan UGM Purwo Santoso menambahkan, pola kekerabatan sangat mengakar kuat di masyarakat sehingga menjebak para pelaku korupsi saat jadi pejabat.
"Korupsi terjadi karena adanya ambivalensi norma. Kita harus bersama-sama meminimalisasi ambivalensi itu," urai Purwo.
(mrg)
