JAKARTA - Program peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan upaya pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi program pembangunan dari Kementerian dan Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, partisipasi BUMN dan peran serta masyarakat dan swasta lainnya.
Menko Kesra Agung Laksono, mengatakan bahwa pemerintah tidak hanya berdiam diri hingga saat ini senantiasa memastikan empat klaster penanggulangan kemiskinan dengan baik.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
Menurutnya, ada beberapa program pemerintah baik di pusat maupun daerah apabila tidak dijalankan secara optimal maka hasilnya kurang maksimal. Karenanya harus disinergikan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat seperti program Pandu Gerbang Kampung (Kemenko Kesra), program Siaga (Kemkes), program Desa Dering (Kominfo). Kemudian program Sarana Lingkungan (Kemsos), program Infrastruktur (Kemen PU) serta PNPM-MPD.
Di samping itu ada program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) , Raskin dan Bantuan langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
"Bagi program yang tidak seluruhnya tertampung oleh Pemerintah Pusat diharapkan diusulkan di daerah yang didukung melalui APBD masing-masing," kata Agung dilansir dari laman Setkab, Jakarta, Kamis (11/2/2014).
Sementara, Bupati Sergai Ir H Soekirman menyampaikan perlu dilaporkan saat ini Kabupaten Sergai sebagai pilot project program Strategi Aliance for Poverty Alleviation (SAPA) telah menjalankan program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di daerah.
“Hal itu dalam rangka mencapai target sasaran Milenium Development Goals (MDGs)," kata Soekirman,
Untuk mengukur keberhasilan dari program ini, kata Soekirman, adalah dengan menerapkan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IkraR) sebagai ujung tombak kemakmuran rakyat dengan Human Devlopment Indeks di bidang kesehatan dan pendidikan.
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah disosialisasikan kepada jajaran Pemkab maupun masyarakat. Disamping itu kami telah menjamin masyarakat yang kurang mampu diluar peserta Jamkesmas sebanyak 76.332 jiwa yang sudah tertampung pada APBD Sergai maupun Provsu tahun 2014.
(rzy)
