Aksi Dahlan tersebut sangat disayangkan Anggota DPR RI Komisi V, Teguh Juwarno. Menurutnya, aksi Dahlan tersebut sudah melanggar Undang-Undang Lalu Lintas secara telak.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
“Itu sudah melanggar UU Lalu Lintas secara telak. Ada pasal 48, 68, dan 69 yang dilanggar. Yang menurut saya memprihatinkan, Dahlan adalah pejabat publik dan seorang menteri yang melanggar ketentuan. Ini akan menimbulkan preseden yang sangat buruk bagi masyarakat,” tegas Sekretaris Fraksi PAN ini.
“Masyarakat nantinya akan berpikir, menteri saja pakai plat nomor bodong, dan plat nomor bikin sediri. Karena plat nomor DI itu tidak ada di Indonesia, bagaimana bosa ada di jalanan,” lanjut Teguh.
Teguh melanjutkan, kalau memang itu untuk kepentingan pengembangan jelas tidak akan dihalangi. Tapi, lakukanlah sesuai ketentuan undang-undang, seperti memakai test driver professional dan lakukan di Sentul.
"Kalau plat nomor aksesoris mau pakai tulisan apa saja ya silahkan. Tapi, jangan digunakan di jalan umum. Kalau sudah masuk jalan umum, siapapun dia harus mengikuti ketentuan,” ujar Teguh lagi.
Di sisi lain timbul masalah baru yakni soal biaya pembuatan mobil listrik ini. Teguh mempertanyakan dana pengembangan ini menggunakan biaya pribadi atau BUMN? Kalau dana BUMN, DPR belum pernah mendapatkan paparan rencana pengembangan mobil listrik oleh BUMN tertentu.
“Saya rasa DPR harus minta klarifikasi itu dalam waktu dekat. Kalau harapan kita nisa di pekan ini atau pekan depan,” tutup Teguh.
(zwr)
