JAKARTA - Mahkamah Agung mencabut peraturan Menteri Perdagangan No.39/2010 tentang ketentuan impor barang jadi. Akibat dicabutnya peraturan menteri tersebut, setiap ATPM di Indonesia saat ini tidak memiliki landasan hukum dalam memasarkan barang impor.
Sales Promotion KDD Departemen Marketing Sales Divition PT Kawasaki Motor Indonesia, Reiner M Sitorus tidak panik dalam menanggapi hal tersebut. Menurutnya pemerintah pasti akan memberikan jalan keluar terkait pemberlakuan kebijakan tersebut.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
"Kebijakan ini menyangkut banyak industri, tidak hanya roda dua atau otomotif saja. Tapi kami yakin pemerintah pasti akan mencari jalan keluar," ungkapnya saat dihubungi Okezone, Rabu (18/4/2012).
Reiner juga meyakini pemerintah akan memberikan kemudahan pada perusahaannya, karena Kawasaki merupakan industri yang memberikan keuntungan kepada pemerintah.
Lebih lanjut, pihaknya terus melakukan diskusi bersama pemerintah. "Isi diskusinya pun sudah mendetail," ujarnya.
Agar tidak berlarut-larut, melalui Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), Reiner mengaku telah melayangkan surat kepada pihak terkait agar peraturan ini segera diselesaikan.
"Kami juga terus mendesak pemerintah untuk menyelesaikan secepatnya. AISI juga telah mengirimkan surat ke Kementerian Perdagangan untuk meminta kepastian," jelasnya.
Seperti diketahui, Kawasaki Indonesia masih mengandalkan komponen maupun produk utuh yang didatangkan langsung dari Negeri Gajah Putih, Thailand. Varian yang CBU dari Thailand diantaranya Kawasaki Ninja 250, D Tracker 250, KLX 250, ER6n dan Ninja 650. Sementara yang diimport dari Jepang adalah Ninja ZX6R.
(ian)
