JAKARTA- Niat Pemprov DKI Jkaarta dan Poda Metro Jaya untuk emmberlakukan pembatasan sepeda motor pada lokasi dan jam tertentu setelah lebaran diprediksi tidak akan berjalan.

Pemprov DKI Jakarta dinilai tidak memikirkan beberapa aspek yang bisa ditimbulkan akibat kebijakan baru tersebut di Ibukota.

"Seharusnya dipikirkan juga bagaimana esensi peranan para pengguna sepeda motor di jalur-jalur itu. Saya pikir sih kebiakan tidak akan berjalan," papar Executive Vice President Director PT Astra Honda Motor (AHM) Johannes Loman ketika ditemui disela pelepasan 'Mudik Bareng Honda' di Jakarta, Selasa dini hari (7/9/2010).

Ia juga menambahkan, pemerintah sebaiknya pikirkan juga dengan sarana taransportasi massal yang harus jadi penunjang apabila kebijakan ini akhirnya benar-benar dijalankan.

Marketing Director AHM Julius Aslan pun menambahkan, kebijakan pembatasan penggunaan sepeda motor pada lokasi dan jam tertentu pasti menimbulkan penurunan aktifitas perekonomian.

"Pemerintah harus pikirkan bagaimana nasib masyarakat yang pekerjaannya tergantung pada sepeda motor seperti kurir. Apa jadinya jika mereka juga tidak boleh lewat di tempat-tempat tertentu," kata dia.

Intinya, timpal Johannes, tingkat kedisplinan berlalu lintas dari setiap pengendara-lah yang harus ditingkatkan. "Ketika mereka disiplinnya tinggi otomatis jalanan akan lancar dengan sendirinya meski volume kendaraan tidak dikurangi," tukas dia (uky)