KARAWANG - Melonjaknya populasi sepeda motor yang makin merajalela ternyata dikeluhkan oleh pemerintah daerah di sejumlah kawasan di Tanah Air.

Misalnya saja Karawang. Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar mengaku sebaiknya produsen sepeda motor membatasi populasi roda dua ini di Karawang.

Karena, penduduk daerah tersebut begitu mudah membeli dan memiliki sepeda motor. "Sekarang di Karawang ini beli motor bisa tidak pakai Down Payment (DP) dengan angsuran Rp500 ribu perbulan," katanya ketika berbincang dengan okezone di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2009).

Padahal, Upah Minimum Karyawan (UMK) di daerah tersebut, kata dia, hanya berkisar Rp1,2 juta. "Bayangkan, mereka harus bayar cicilan motor Rp500 ribu jadi sisanya untuk menghidupi keluarga cuma Rp700 ribu sebula. Dengan uang itu mereka bisa apa?" paparnya.

Karena itulah lantas didaerah tersebut muncul berbagai permasalahan baru seperti meningkatnya tindak kriminal, kemiskinan, dan penderita gizi buruk.

"Ya jelas gizi buruk, karena gajinya habis buat cicilan motor, kalau mereka tidak punya uang, teraksa mereka merampok, maling dan sebagainya. Ini kan dampak dari maraknya sepeda motor," kata Dadang.

Untuk itu ia berharap pemerintah pusat dan produsen sepeda motor membatasi jumlah peredaran roda dua di Tanah Air.

"Kalau untuk ekspor silahkan saja, tapi jangan bikin menumpuk di negara ini," pungkasnya. (uky)